Lili Purwani dari Seruni-Banyumas menceritakan pengalamannya 
Cardi Syaukani dari Mekarwangi berbagi cerita tentang 
Foto bersama dengan staff Microsoft sebelum berpamitan
Topik: Membuka Rekening Bank Sebelum Berangkat
Topik: Cerdas Memanfaatkan Uang Hasil Kerja Sebagai TKI
Rencana pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (TKI) hingga 1 juta orang ke berbagai negara tujuan oleh APJATI (Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja Indonesia) harus disikapi secara bijak. Menurut Ketua Umum APJATI Komjen Pol (Purn) Nurfaizi pengiriman TKI tersebut dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Alasan tersebut memang bisa diterima. Pertama, pemerintah hingga sekarang masih kewalahan menekan pertumbuhan angka pengangguran. Kedua, pemerintah memperoleh devisa yang cukup besar nomor dua setelah migas. Menurut Nurfaizi pengiriman TKI dari tahun 2003-2008 telah menghasilkan devisa Rp167 triliun. Ketiga, jika dari 1 juta TKI yang dikirim memberi manfaat bagi peningkatan ekonomi orang lain minimal masing-masing TKI memeri manfaat bagi 3 orang lain maka secara matematis 3 juta rakyat Indonesia akan ikut tertolong. Keempat, beban pemerintah sudah bekurang minimal selama 2 tahun kontrak kerja tidak lagi mengeluarkan subsidi bagi mereka. Kelima, PJTKI/PPTKIS dan jaringan kerjanya (sponsor, calo, petugas lapangan, dll) akan mengeruk keuntungan yang jumlahnya tidak sedikit.
Dilihat dari sudut bisnis angka-angka tersebut sungguh sangat fantastis dan prospektif bagi para pelaku bisnis. Namun masalahnya apakah pengiriman TKI harus selalu menggunakan pendekatan bisnis. Sebab yang dikirim adalah manusia bukan komoditi yang kalau tidak laku dijual bisa ditukar dengan beras ketan atau barter dengan produk yang sudah membludak di dalam negeri.
Nampaknya kita harus disadarkan kembali pada persoalan buruh migran Indonesia hingga kini masih dihadapkan segudang masalah. Masih banyak buruh migran yang terabaikan hak-haknya sedangkan upaya yang dilakukan belum maksimal. Pemerintah, PJTKI, dan komponen masyarakat lain belum sejalan dalam mengatasi masalah buruh migran yang sudah terlanjur ada. Apalagi ditambah 1 juta lagi dan bertambah lagi pada tahun berikutnya.
Sudah seberapa banyak mampu mengatasi buruh migran yang bermasalah. Ingat, masalah buruh migran tidak melulu persoalan uang seperti tidak digaji dan asuransi. Sebut saja Sumiyati asal Cirebon yang sepanjang hidupnya harus menanggung penderitaan fisik akibat dianiaya majikan. Dewi, gadis belia asal Cirebon yang hidupnya tidak boleh lepas dari tongkat untuk menyangga tubuhnya karena cacat seumur hidup. Kemudian, Karsem wanita berusia 57 tahun yang cemas akan nasib anak gadis yang pergi 15 tahun yang lalu yang hingga kini belum pulang.
Kisah tadi hanya segelintir dari segudang masalah yang dihadapi buruh migran dan anggota keluarganya dari tahun ke tahun. Dimana hati nurani kita jika masalah TKI dan TKW selalu ditimbang dengan uang. Sudah bijakkah kita? (cardi syaukani)
Kesibukan serupa juga dialami orang perorangan yang ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini. Berbagai kampanye dilakukan baik terang-terangan maupun terselubung. Berbagai media pun digunakan untuk tujuan itu. Media televisi menjadi pilihan dalam menyampaikan visi para calon pemimpin negeri ini. Para kandidat banyak mengobral harapan kepada bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan dalam berbagai aspek kehidupan terutama keterpurukan ekonomi. Sesungguhnya para kandidat menyadari ini yang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi rakyat yang akan dipimpinnya kelak. Kata kemiskinan dan kesejahteraan bangsa menjadi jargon dalam kampanye mereka.
Berbagai kelompok masyarakatpun disasar. Kelompok petani, nelayan, pedagang tradisional, dan lain sebagainya. Yang belum kelihatan dari para kandidat adalah kepedulian kepada kelompok bangsa yang menjadi buruh migran yang tersebar di berbagai negara. Sesungguhnya mereka tidak kalah menderitanya dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau para calon pemimpin bersedia untuk jujur, sesungguhnya para buruh migranlah yang selama ini telah dan terus memberikan andil sangat besar bagi tegaknya Indonesia dari keterpurukan ekonomi yang akut.
Harapan buruh migran dan juga anggota keluarganya bukan pada ketersediaan ruang di hati para kandidat pemimpin agar menunjukan kepeduliannya hanya sebatas lips service semata. Wujud kongkrit dari kinerja para pemimpin untuk mengatasi masalah penganguran atau langkanya lapangan kerja bagi rakyatnya . Karena persoalan inilah yang menjadi pendorong utama rakyat Indoensia terpaksa meninggalkan keluarganya untuk mencari kehidupan yang layak di negara lain. Mencari kehidupan yang layak memang dijamin alias tidak dilarang dalam Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang itu belum sepenuhnya dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan hidup yang layak bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Inilah yang akan menjadi tantangan berat bagi pemimpin mendatang. Siapapun yang menjadi presiden Indonesia periode mendatang pekerjaan besar sudah siap menunggu.
Isu-isu buruh migran yang belakangan masih menyimpan beragam kisah duka sudah bukan saatnya lagi dijadikan sekedar isu politik kelompok yang berkepentingan. Yang mendesak dilakukan adalah mengatasi masalah yang dihadapi buruh migran. Amanah ini harus dipikul oleh siapapun yang menjadi pemimpin mendatang dan tentu saja harus dibarengi partisipasi seluruh komponen bangsa untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan amanah tersebut.Semoga berhasil. (cardi syaukani)
Suasana belajar yang santai tapi tetap serius mendalami materi yang sedang dibahas
Pak Kamisun baru beberapa bulan ini terpilih menjadi Kepala Desa [Kades] Wlahar. Meski baru beberapa bulan, namun beliau sudah mulai melakukan kerja-kerja riil berupa pelayanan untuk warga desanya.
Diskusi di Sekretariat Paguyuban Kemuning
Paguyuban Peduli Buruh Migran Migran [PPBMI] Wlahar bekerja sama dengan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyelenggarakan dialog antara Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dengan komunitas buruh migran Cilacap Minggu Malam, 15 Juni 2008 di Aula Kantor Kepala Desa Wlahar, Kec. Adipala Kab. Cilacap. Dalam kesempatan tersebut hadir Kadisnaker Kab. Cilacap,pejabat Tripika Kecamatan Adipala serta Kamisun, Kepala Desa Wlahar selaku tuan rumah. Selain rombongan pejabat dari pusat ikut juga pejabat BNP3TKI Propinsi Yogyakarta dan Semarang.
Acara dialog diselenggarakan mengingat Kab. Cilacap sebagai daerah kantong buruh migran tidak luput dari berbagai persoalan. Hal tersebut mengundang keprihatinan PPBMI Wlahar untuk melakukan berbagai langkah preventif agar buruh migran yang bermasalah dapat diatasi atau setidaknya dapat diminimalisir pada anggka yang terendah. Demikian munurut Agus Widodo ketua penyelenggara dialog.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Cilacap berjanji akan merespon kasus-kasus yang diadukan kepadanya serta berpesan agar kasus yang bisa ditangani di daerah tidak perlu langsung ke Jakarta. Komitmen itu disembut positif oleh sekitar 200 peserta dialog yang selama ini Dinas dianggap belum maksimal kepeduliannya terhadap buruh migran bermasalah.
Pada sesi tanya-jawab, Muyas Sarah dari KPI Cilacap selaku moderator hanpir kewalahan mengatur jalannya sisi ini mengingat banyaknya peserta yang ingin diberi kesempatan untuk bertanya atau sekedar menyampaikan unek-uneknya yang selama ini terpendam. Namun demikian karena keterbatasan waktu moderator harus mengakhir acara dialog. Sebagian peserta kecewa karena kesempatan untuk bertanya urung dilakukan karena keterbatasan waktu.
Cirebon -- Banyak calon tenaga kerja Indonesia khususnya tujuan Korea menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Biaya resmi yang berkisar 5,6 juta melambung tinggi hingga puluhan juta bahkan sampai menembus angka 40 juta lebih. Hal tersebut terungkap dalam dialog interaktif antara Kepala BNP2TKI (Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Moh Jumhur Hidayat dengan komunitas buruh migran Cirebon yang diselenggaran di Aula Kantor Kuwu Desa Kalimekar Kec. Gebang 14 Mei 2008 . Dialog itu diselenggarakan oleh Pakubumi (Paguyuban Keluarga Buruh Migran Indonesia) bekerja sama dengan BNP2TKI bertujuan untuk menjawab kesimpangsiuran yang terjadi di tengah masyarakat terkait mekanisme menjadi buruh migran yang benar.
Jumhur sendiri mengakui persoalan penipuan itu kerap terjadi dimana-mana. Penipuan bisa dilakukan oleh siapa saja. Mulai dari oknum calo atau sponsor, PJTKI, bahkan aparat pemerintah juga terlibat. Ketika disinggung apakah ada orang dalam BNP2TKI yang ikut bermain dalam proses sending calon TKI ke Korea? Secara tegas Jumhur membenarkan hal itu terjadi di lembaga yang dipimpinnya. Menurut pengakuannya, orang BNP2TKI yang dimaksud sudah mendapat sangsi yang amat keras.
Dialog yang dipandu oleh Cardi Syaukani, Ketua PAKUBUMI mendapat respon yang positif dari masyarakat setempat. Kapasitas ruangan kantor Kuwu sudah tidak mampu menampung peserta dialog yang jumlahnya tidak kurang 150 orang sehingga banyak peserta dialog yang rela berdiri di luar ruangan. Selain komunitas buruh migran yang berasal dari desa setempat hadir pula komunitas dari desa-desa sekitarnya. Sementara itu Bupati Cirebon Drs. H. Dedi Supardi MM, berhalangan hadir dalam dialog tersebut. Dari unsur pemerintah daerah yang hadir Kasi Penempatan Disnakertrans Kab. Cirebon Drs. Juri Azhari yang turut memberi kata sambutan mewakili Kadisnakertran yang tidak bisa hadir karena ada acara di Pendopo. [sy]
